“ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
dan Bersih ( Good and Clean Governance)”
Disusun untuk Memenuhi Tugas Ujian
Akhir Semester pada Mata Kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan Semester II
Dosen Pengampu: Iqbal
Hasanudin M.Hum

Disusun Oleh:
Alfiana Lufanza (11170340000083)
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA
2018
Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( Good and Clean Governance )
PENGERTIAN
GOOD GOVERNANCE
Pemerintah atau government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “
the authoritative direction and administration of the affairs of men or
women in nation, state, city, etc. Dalam bahasa Indonesia berarti
“pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam
sebuah Negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.governance adalah suatu
kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman bahwa governance
lebih merupakan”…serangkaian proses interaksi sosial politik antara
pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan
tersebut.”[1]
Arti good dalam kepemerintahan yang baik (good governance)
mengandung pemahaman berikut.
1.
Nilai
yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat
meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional), kemandiian,
pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2.
Aspek
fungsional dari pemerintahan yang efektif ,efisien dalam pelaksanaan tugas
untuk mencapai tujuan.Kepemerintahan yang baik tergantung pada dua hal berikut.
a)
Orientasi
ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara. Mengacu pada
demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen konstituen atau
pemilihnya seperti legitimasi.
b)
Pemerintahan
berfungsi ideal, secara efektif, efisien melakukan upaya pencapain tujuan
bernegara.[2]
Istilah good and clean governance muncul pada awal 1990-an.
Secara umum, istilah good and clean
governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan
atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi
urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan
sehari-hari.Dalam konteks ini, pengertian
good and clean governance tidak terbatas pengelolaan lembaga
pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintahanmaupun
nonpemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah good corporate.
Bahkan, prinsip-prinsip good governance dapat pula diterapkan dalam
pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang pakibg sederhana hingga
yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olahraga di tingkat
rukun tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi diatasnya.
Di Indonesia, substansi wacana good governance dapat
dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat
yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah Negara yang berkaitan dengan
sumber-sumber sosial, budaya, pilitik, serta ekonomi. Dalam praktiknya,
pemerintah yang bersih (clen governance) adalah model pemerintahan yang
efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab[3].
Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang
saling terkait: Negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sector
swasta.Negara dengan birokrasai pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola
pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis.
Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani
dan berpihak kepada kepentingan masyarakat..selain itu,di luar birokrasi
Negara, sector swasta (corporate sectors) harus turut bertanggung jawab dalam
proses pengelolaan sumber daya alam dan perumusan kebijakan public dengan
menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis.dunia usaha berkewajiban untuk
memiliki tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR), yakni
dalam bentuk kebijakan sosial perusahaan yang bertanggung jawab langsung dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana suatu perusahaan beroprasi. Bentuk
tanggung jawab sosial (CSR) ini dapat diwujudkan dalam program-program
pengembangan masyarakat (community empowerment) dan pelestarian lingkungan
hidup.[4]
PRINSIP-PRINSIP
POKOK GOOD AND CLEAN GOVERNANCE
Lembaga Administrani Negara merumuskan Sembilan aspek fundamental
(asas) dalam good governance guna merealisasikan pemerintahan yang akuntabel
dan professional berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
1.
Partisipasi
Aspek partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat
dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan
yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini
dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasabn berkumpul dan
mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi
masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sector-sektor kehidupan
soaial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus
diminimalisasi.[5]
2.
Penegakan
Hukum
Rule of Law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan
bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur
yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.Rule of Law
ini merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hokum yang didalamnya
terkandung wawasan sosial,gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat
dan Negara sehingga memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur
sosiologinya sendiri.Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat
dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat
objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. [6]
Untuk merealisasikan good and clean governance diperlukan komitmen
pemerintah untuk menegakkan hokum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a.
Supremasi
Hukum ( Supermacy of Law), yakni setiap
tindakan unsur-unsur kekuasaan Negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hokum dan aturan yang jelas
dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
b.
Kepastian
hokum ( Legal Certainty), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur
oleh hokum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara
satu dengan lainnya.
c.
Hukum
yang responsive, yakni aturan-aturan hokum disusun berdasarkan aspirasi
masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan public secrara
adil.
d.
Penegakan
hokum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hokum berlaku untuk
semua orang tanpa pandang bulu.
e.
Independensi
peradilaan , yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau
kekuatan lainnya.[7]
3.Transparasi
Pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses
kebijakan public di semua tingkatan pemerintahan.Hal ini dilakukan untuk
menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan baik pusat
maupun yang dibawahnya.
Dalam
pengelolaan Negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara
transparan yaitu:
a.
Penetapan
posisi, jabatan, atau kedudukan.
b.
Kekayaan
pejabat public.
c.
Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan
kehidupan.
d.
Kesehatan.
e.
Moralitas
para pejabat dan aparatur pelayanan public.
f.
Keamanan
dan ketertiban
g.
Pemberian
penghargaan
h.
Kebijakan
strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.[8]
4.Responsif
Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance
pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah
harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan
keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan
menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.setiap unsur pemerintah harus
memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial.etika individual menuntut
pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas
professional. Adapun etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas
terhadap berbagai kebutuhan publik.
5.
Konsensus
Artinya keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah
melalui consensus. Cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang
bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa (coersive power) terhadap semua
yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.kebijakan-kebijakan penting
dan bersifat public diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait.
Kebijakan individual hanya dapat dilakukan sebatas menyangkut teknis
pelaksanaan kebijakan, sesuai batas kewenangannya.
6. Kesetaraa
Asas kesetaraan (equality) adalah kesamaan dalam perlakuan dan
pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan
pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan public tanpa
mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.
7.
Efektivitas dan Efisiensi
Efektif dan efisien disini berarti berdaya guna dan berhasil guna.
Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya
kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun asas
efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Samakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang
terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang
efisien.
8.Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat public terhadap
masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka.
Setiap pejabat public dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan,
perbuatan, moral,maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat
9.Visi
Strategis
Visi strategis adalah
pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kebijakan
apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh
atau dua puluh tahun ke depan.[9]
UNDP
mengidentifikasi lima karakteristik kepemerintahan yang baik, yaitu sebagai
berikut.
1.Interaksi,
melibatkan tiga mitra besar, yaitu pemerintah, sector swasta, dan masyarakat
madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
2.Komunikasi,
terdiri dari system jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap
kualitas hasil.
3.Proses
penguatan sendiri.
4.Dinamis.
5.
Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar, dan
masyarakat madani.[10]
GOOD
AND CLEAN GOVERNANCE DAN KONTRAK SOSIAL
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan
prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan
melalui pelaksanaan prioritas program, yakni:
1.
Penguatan
fungsi dan peran lembaga perwakilan, Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat,
MPR, DPR, dan DPRD, mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka
sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Lembaga legislative harus mampu
menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan
pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga
eksekutif.
2.
Kemandirian
lembaga peradilan, Peningkatan profesionalitas aparat penegak hokum dan
kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan. Akuntabilitas aparat penegak
hokum dan lembaga yudikatif merupakan pilar yang menentukan dalam penegakan
hokum dan keadilan.
3.
Profesionalitas
dan integritas aparatur pemerintah, Perubahan Paradigma aparatur Negara dari
birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayan rakyat) harus dibarengi
dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrassi
pemerintah. Akuntabilitas jajaran birokrasi akan berdampak pada naiknya
akuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu sendiri. Aparatur birokrasi
yang mempunyai karakter tersebut dapat
bersinergi dengan pelayanan birokrasi secara cepat, efektif, dan berkualitas.
4.
Penguatan
partisipasi Masyarakat Madani (civil society). Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam proses kebijakan public mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh Negara (
pemerintah ).Masyarakat mempunyai hak atas informasi,hak untuk menyampaikan
usulan, dan hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Melalui lembaga-lembaga perwakilan,pers maupun dilakukan secara langsung lewat
dialog-dialog terbuka dengan jajaran birokrasi bersama LSM, partai politik,
maupun organisasi sosial lainnya.
5.
Peningkatan
kesejahteraan rakyat dalam kerangka
otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media
transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur
demokrasi di Indonesia.[11]
KORUPSI
PENGHAMBAT UTAMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.
Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (white
collar crime) atau kejahatan berdasi. Pihak yang terlibat dalam white collar
crime ini merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya
berpendidikan tinggi.korups seringkali dilakukan dengan cara-cara yag canggih,
malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan,
seperti akutansi dan statistic.
Menurut Fockema Andreae,kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption
atau corruptus. SElanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal
dari kata corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah
turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt;
Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptive (korruptie). Dari
bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.
Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan,
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian, kata-kata atau ucaapan yang menghina atau memfitnah.
Definisi korupsi dalam kamus lengkap Webster’s Third New International
Dictionary adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan
pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (midalnya suap) untuk melakukan
pelanggaran tugas.[12]
Definisi korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan,
dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.[13]
Sebab orang melakukan korupsi sangat banyak dan beragam. Menurut
Andi Hamzah,diantaranya sebagai berikut,
1.
Kurangnya
Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri Dibandingkan dengan Kebutuhan yang Makin
Hari Makin Meningkat. .
2.
Latar
Belakang Kebudayaan atau Kultur Indonesia yang merupakan Sumber atau Sebab
Meluasnya Korupsi.
3.
Manajemen
yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien.
4.
Modernisasi.[14]
Pada hakikatnya korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu
cara. Penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif,
sistemis, dan terus-menerus. Penanggulangan tindakan korupsi dapat dilakukan
antara lain dengan: Pertama, adanya political will dan political action dari
pejabat Negara dan pimpinan lembaga pemerintah pada setiap satuan kerja
organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan
perilaku dan tindak pidana korupsi. Kedua, penegakan hokum secara tegas dan
berat.
Ketiga, membangun
lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi, misalnya Komisi
Ombudsman sebagai lembaga yang memeriksa pengaduan pelayanan administrasi
public yang buruk. Keempat, membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
yang menjamin terlaksananya praktik good and clean governance, baik di sector
pemerintah, swasta, atau organisasi kemasyarakatan. Kelima, memberikan
pendidikan antikorupsi, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
Keenam, gerakan agama antikorupsi, yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan
dan mengembangkan spiritualitas antikorupsi.[15]
Upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good
governance) dalam kerangka pengimplementasian kehendak rakyat seperti
dimaksudkan Ketetapan MPR Nomor …/MPR/1998, secara normative ditempuh kebijakan
untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan, yang diawali dengan
pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.[16]
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA
BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
Pelayanan umum atau pelayanan public adalah pemberian jasa baik
oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada
masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau
kepentingan masyarakat.
Ada beberapa alasan mengapa pelayanan public menjadi titk strategis
untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di
Indonesia. Pertama, pelayanan public selama ini menjadi area di mana Negara
yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga nonpemerintah. Kedua,
pelayanan public adalah wilayah dimana berbagai aspek good and clean governance
bisa diartikulasikan secara lebih mudah; ketiga, pelayanan public melibatkan
kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme
pasar. Dengan demikian, pelayanan public menjadi titik pangkal efektifnya
kinerja birokrasi.
Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian sasaaran atau tujuan yang telah ditetapkan
dengan mempeehitungkan elemen-elemen indicator sebagai berikut:
1.
Indikator
masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu
menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya
manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya.
2.
Indikator
proses (process), yaitu sesuatu yang berkaitan dengan proses pekerjaan
berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun
nonfisik.
3.
Indikator
produk (outputs), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu
kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
4.
Indikator
hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya produk
kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
5.
Indikator
manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.
6.
Indikator
dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negative
pada setiap tingkatan indicator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.[17]
Birokrasi merupakan sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk
melaksanakan pelayanan public sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi
mengacu pada suatu kelompok manusia atau para pekerja yang menjalankan fungsi
tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Aparat birokrasi merupakan
salah satu lembaga yang melalui kegiatannya untuk mencapai suatu tujuan, dan kegiatannya
disebut administrasi yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi raksasa yang
disebut Negara. Dalam Negara demokratis, birokrasi diharapkan dapat menjadi
alat untuk menjembatani kebijakan-kebijakan administrative yang diambil oleh
penguasa dengan aspirasi rakyat yang dalam hal ini hendaknya dipandang sebagai
pihak yang mendelegasikan wewenang kepada penguasa itu sendiri.[18]
Birokrasi dapat menjadi sumber kekecewaan masyarakat oleh banyaknya
kemungkinan penyalahgunaan wewenang aparat, korupsi, dan efek pita merah. JIka
dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, birokrasi dapat menindas
hak-hak asasi warga Negara. Tjokrowinoto menyatakan ada empat fungsi birokrasi,
yaitu:
1)
Fungsi
instrumental, yaitu menjabarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan public
dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau
mewujudkan situasi tertentu;
2)
Fungsi
politik, yaitu memberi input berupa saran, informasi, visi, dan profesionalisme
untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan;
3)
Fungsi
katalis public interest, yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan
public dan mengintegrasikan atau menginkorporasikannya di dalam kebijaksanaan
dan keputusan pemerintah;
4)
Fungsi
entrepreneurial, yaitu memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan
non rutin, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang idle, dan menciptakan
resource mix yang optimal untuk mencapai tujuan.[19]
DAFTAR
PUSTAKA
A.Ubaedillah,Abdul
Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi
manusia, dan masyrakat madani, Jakarta:Indonesian Center for civic education
(ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup),2011
Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi
dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Jakarta:Sinar Grafika,2013
Elwi Danil,KORUPSI
Konsep,Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,Jakarta:Raja wali pres,2011
Heri Herdiawanto &
Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif BERWARGANEGARA, Jakarta:
Erlangga,2010
[1]
Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi
Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.280
[2]
Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi
Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.281
[3]
A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education)
Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyarakat madani,( Jakarta:Indoesian Center
for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah,Kencana PRENaDa media
grup,2011), hlm.198
[4]
A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education)
Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center
for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media
Grup,2011),hlm.99
[5]
A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education)
Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center
for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.200
[6]
Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif
BERWARGANEGARA, Jakarta: Erlangga,2010,hlm.103
[7]
A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education)
Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center
for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media
Grup,2011),hlm.201
[8]
A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education)
Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center
for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media
Grup,2011),hlm.202
[9]
A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education)
Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center
for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media
Grup,2011),hlm.203-204
[10]
Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi
Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.61
[11]
A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education)
Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center
for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media
Grup,2011),hlm.204-205
[12]
Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi
Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.3-4
[13]
Kamus Besar Bahasa Indonesia
[14]
Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi
Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.11
[15]
A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education)
Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center
for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media
Grup,2011),hlm.207-208
[16]
Elwi Danil,KORUPSI Konsep,Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,Jakarta:Raja wali
pres,2011,hlm.44
[17]
A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education)
Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center
for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media
Grup,2011),hlm.210
[18]
Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi
Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.107
[19]
Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi
Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.130
Tidak ada komentar:
Posting Komentar