Jumat, 07 September 2018

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( Good and Clean Governance)



“ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( Good and Clean Governance)”
Disusun untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Semester II
Dosen Pengampu: Iqbal Hasanudin M.Hum


http://www.eramuslim.com/fckfiles/image/logo_uin_baru.jpg







Disusun Oleh:
Alfiana Lufanza (11170340000083)




PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2018




Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( Good and Clean Governance )

PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE

Pemerintah atau government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “ the authoritative direction and administration of the affairs of men or women in nation, state, city, etc. Dalam bahasa Indonesia berarti “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.governance adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman bahwa governance lebih merupakan”…serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.”[1]
Arti good dalam kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung pemahaman berikut.
1.      Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional), kemandiian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2.      Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif ,efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.Kepemerintahan yang baik tergantung pada dua hal berikut.
a)      Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara. Mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen konstituen atau pemilihnya seperti legitimasi.
b)      Pemerintahan berfungsi ideal, secara efektif, efisien melakukan upaya pencapain tujuan bernegara.[2]

Istilah good and clean governance muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah  good and clean governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.Dalam konteks ini, pengertian  good and clean governance tidak terbatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintahanmaupun nonpemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah good corporate. Bahkan, prinsip-prinsip good governance dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang pakibg sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olahraga di tingkat rukun tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi diatasnya.
Di Indonesia, substansi wacana good governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, pilitik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintah yang bersih (clen governance) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab[3].
 Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait: Negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sector swasta.Negara dengan birokrasai pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat..selain itu,di luar birokrasi Negara, sector swasta (corporate sectors) harus turut bertanggung jawab dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan perumusan kebijakan public dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis.dunia usaha berkewajiban untuk memiliki tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR), yakni dalam bentuk kebijakan sosial perusahaan yang bertanggung jawab langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana suatu perusahaan beroprasi. Bentuk tanggung jawab sosial (CSR) ini dapat diwujudkan dalam program-program pengembangan masyarakat (community empowerment) dan pelestarian lingkungan hidup.[4]

PRINSIP-PRINSIP POKOK GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

Lembaga Administrani Negara merumuskan Sembilan aspek fundamental (asas) dalam good governance guna merealisasikan pemerintahan yang akuntabel dan professional berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
1.      Partisipasi
Aspek partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasabn berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sector-sektor kehidupan soaial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.[5]
2.      Penegakan Hukum
Rule of Law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.Rule of Law ini merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hokum yang didalamnya terkandung wawasan sosial,gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan Negara sehingga memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologinya sendiri.Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.  [6]
Untuk merealisasikan good and clean governance diperlukan komitmen pemerintah untuk menegakkan hokum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a.       Supremasi Hukum ( Supermacy of  Law), yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan Negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hokum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
b.      Kepastian hokum ( Legal Certainty), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hokum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.
c.       Hukum yang responsive, yakni aturan-aturan hokum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan public secrara adil.
d.      Penegakan hokum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hokum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu.
e.       Independensi peradilaan , yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.[7]
3.Transparasi
Pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan public di semua tingkatan pemerintahan.Hal ini dilakukan untuk menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang dibawahnya.
Dalam pengelolaan Negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan yaitu:
a.       Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan.
b.      Kekayaan pejabat public.
c.       Penetapan  kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.
d.      Kesehatan.
e.       Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan public.
f.       Keamanan dan ketertiban
g.      Pemberian penghargaan
h.      Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.[8]
4.Responsif
Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial.etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas professional. Adapun etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.
5. Konsensus
Artinya keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui consensus. Cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa (coersive power) terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.kebijakan-kebijakan penting dan bersifat public diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait. Kebijakan individual hanya dapat dilakukan sebatas menyangkut teknis pelaksanaan kebijakan, sesuai batas kewenangannya.
6. Kesetaraa
Asas kesetaraan (equality) adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan public tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.
7. Efektivitas dan Efisiensi
Efektif dan efisien disini berarti berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk  yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Samakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien.
8.Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat public dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral,maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat
9.Visi Strategis
Visi strategis  adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.[9]
UNDP mengidentifikasi lima karakteristik kepemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut.
1.Interaksi, melibatkan tiga mitra besar, yaitu pemerintah, sector swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
2.Komunikasi, terdiri dari system jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
3.Proses penguatan sendiri.
4.Dinamis.
5. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar, dan masyarakat madani.[10]

GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DAN KONTRAK SOSIAL
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni:
1.      Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPRD, mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Lembaga legislative harus mampu menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga eksekutif.
2.      Kemandirian lembaga peradilan, Peningkatan profesionalitas aparat penegak hokum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan. Akuntabilitas aparat penegak hokum dan lembaga yudikatif merupakan pilar yang menentukan dalam penegakan hokum dan keadilan.
3.      Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, Perubahan Paradigma aparatur Negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayan rakyat) harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrassi pemerintah. Akuntabilitas jajaran birokrasi akan berdampak pada naiknya akuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu sendiri. Aparatur birokrasi yang  mempunyai karakter tersebut dapat bersinergi dengan pelayanan birokrasi secara cepat, efektif, dan berkualitas.
4.      Penguatan partisipasi Masyarakat Madani (civil society). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan public mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh Negara ( pemerintah ).Masyarakat mempunyai hak atas informasi,hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Melalui lembaga-lembaga perwakilan,pers maupun dilakukan secara langsung lewat dialog-dialog terbuka dengan jajaran birokrasi bersama LSM, partai politik, maupun organisasi sosial lainnya.
5.      Peningkatan kesejahteraan  rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia.[11]

KORUPSI PENGHAMBAT UTAMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (white collar crime) atau kejahatan berdasi. Pihak yang terlibat dalam white collar crime ini merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi.korups seringkali dilakukan dengan cara-cara yag canggih, malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akutansi dan statistic.
Menurut Fockema Andreae,kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. SElanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal dari kata corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptive (korruptie). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.
Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucaapan yang menghina atau memfitnah.
Definisi korupsi dalam kamus lengkap Webster’s Third New International Dictionary adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (midalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.[12]
Definisi korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.[13]
Sebab orang melakukan korupsi sangat banyak dan beragam. Menurut Andi Hamzah,diantaranya sebagai berikut,
1.      Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri Dibandingkan dengan Kebutuhan yang Makin Hari Makin Meningkat. .
2.      Latar Belakang Kebudayaan atau Kultur Indonesia yang merupakan Sumber atau Sebab Meluasnya Korupsi.
3.      Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien.
4.      Modernisasi.[14]
Pada hakikatnya korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu cara. Penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, sistemis, dan terus-menerus. Penanggulangan tindakan korupsi dapat dilakukan antara lain dengan: Pertama, adanya political will dan political action dari pejabat Negara dan pimpinan lembaga pemerintah pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindak pidana korupsi. Kedua, penegakan hokum secara tegas dan berat.
 Ketiga, membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi, misalnya Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang memeriksa pengaduan pelayanan administrasi public yang buruk. Keempat, membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik good and clean governance, baik di sector pemerintah, swasta, atau organisasi kemasyarakatan. Kelima, memberikan pendidikan antikorupsi, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Keenam, gerakan agama antikorupsi, yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas antikorupsi.[15]
Upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance) dalam kerangka pengimplementasian kehendak rakyat seperti dimaksudkan Ketetapan MPR Nomor …/MPR/1998, secara normative ditempuh kebijakan untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan, yang diawali dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.[16]

 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.

Pelayanan umum atau pelayanan public adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat.
Ada beberapa alasan mengapa pelayanan public menjadi titk strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di Indonesia. Pertama, pelayanan public selama ini menjadi area di mana Negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga nonpemerintah. Kedua, pelayanan public adalah wilayah dimana berbagai aspek good and clean governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah; ketiga, pelayanan public melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan public menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi.
Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempeehitungkan elemen-elemen indicator sebagai berikut:
1.      Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya.
2.      Indikator proses (process), yaitu sesuatu yang berkaitan dengan proses pekerjaan berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
3.      Indikator produk (outputs), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
4.      Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya produk kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
5.      Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6.      Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indicator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.[17]
Birokrasi merupakan sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan public sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi mengacu pada suatu kelompok manusia atau para pekerja yang menjalankan fungsi tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Aparat birokrasi merupakan salah satu lembaga yang melalui kegiatannya untuk mencapai suatu tujuan, dan kegiatannya disebut administrasi yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi raksasa yang disebut Negara. Dalam Negara demokratis, birokrasi diharapkan dapat menjadi alat untuk menjembatani kebijakan-kebijakan administrative yang diambil oleh penguasa dengan aspirasi rakyat yang dalam hal ini hendaknya dipandang sebagai pihak yang mendelegasikan wewenang kepada penguasa itu sendiri.[18]
Birokrasi dapat menjadi sumber kekecewaan masyarakat oleh banyaknya kemungkinan penyalahgunaan wewenang aparat, korupsi, dan efek pita merah. JIka dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, birokrasi dapat menindas hak-hak asasi warga Negara. Tjokrowinoto menyatakan ada empat fungsi birokrasi, yaitu:
1)      Fungsi instrumental, yaitu menjabarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan public dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu;
2)      Fungsi politik, yaitu memberi input berupa saran, informasi, visi, dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan;
3)      Fungsi katalis public interest, yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan public dan mengintegrasikan atau menginkorporasikannya di dalam kebijaksanaan dan keputusan pemerintah;
4)      Fungsi entrepreneurial, yaitu memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan non rutin, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang idle, dan menciptakan resource mix yang optimal untuk mencapai tujuan.[19]

DAFTAR PUSTAKA

A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani, Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup),2011
Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Jakarta:Sinar Grafika,2013

Elwi Danil,KORUPSI Konsep,Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,Jakarta:Raja wali pres,2011
Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif BERWARGANEGARA, Jakarta: Erlangga,2010









[1] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.280

[2] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.281

[3] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyarakat madani,( Jakarta:Indoesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah,Kencana PRENaDa media grup,2011), hlm.198
[4] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.99
[5] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana  Media Grup,2011),hlm.200

[6] Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif BERWARGANEGARA, Jakarta: Erlangga,2010,hlm.103
[7] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.201

[8] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.202


[9] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.203-204



[10] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.61

[11] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.204-205



[12] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.3-4
[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[14] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.11

[15] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.207-208


[16] Elwi Danil,KORUPSI Konsep,Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,Jakarta:Raja wali pres,2011,hlm.44
[17] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.210



[18] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.107

[19] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.130