Jumat, 07 September 2018

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( Good and Clean Governance)



“ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( Good and Clean Governance)”
Disusun untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Semester II
Dosen Pengampu: Iqbal Hasanudin M.Hum


http://www.eramuslim.com/fckfiles/image/logo_uin_baru.jpg







Disusun Oleh:
Alfiana Lufanza (11170340000083)




PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2018




Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ( Good and Clean Governance )

PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE

Pemerintah atau government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “ the authoritative direction and administration of the affairs of men or women in nation, state, city, etc. Dalam bahasa Indonesia berarti “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.governance adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman bahwa governance lebih merupakan”…serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.”[1]
Arti good dalam kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung pemahaman berikut.
1.      Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional), kemandiian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2.      Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif ,efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.Kepemerintahan yang baik tergantung pada dua hal berikut.
a)      Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara. Mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen konstituen atau pemilihnya seperti legitimasi.
b)      Pemerintahan berfungsi ideal, secara efektif, efisien melakukan upaya pencapain tujuan bernegara.[2]

Istilah good and clean governance muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah  good and clean governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.Dalam konteks ini, pengertian  good and clean governance tidak terbatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintahanmaupun nonpemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah good corporate. Bahkan, prinsip-prinsip good governance dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang pakibg sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olahraga di tingkat rukun tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi diatasnya.
Di Indonesia, substansi wacana good governance dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, pilitik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintah yang bersih (clen governance) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab[3].
 Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait: Negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sector swasta.Negara dengan birokrasai pemerintahannya dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat..selain itu,di luar birokrasi Negara, sector swasta (corporate sectors) harus turut bertanggung jawab dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan perumusan kebijakan public dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis.dunia usaha berkewajiban untuk memiliki tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR), yakni dalam bentuk kebijakan sosial perusahaan yang bertanggung jawab langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana suatu perusahaan beroprasi. Bentuk tanggung jawab sosial (CSR) ini dapat diwujudkan dalam program-program pengembangan masyarakat (community empowerment) dan pelestarian lingkungan hidup.[4]

PRINSIP-PRINSIP POKOK GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

Lembaga Administrani Negara merumuskan Sembilan aspek fundamental (asas) dalam good governance guna merealisasikan pemerintahan yang akuntabel dan professional berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
1.      Partisipasi
Aspek partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasabn berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sector-sektor kehidupan soaial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.[5]
2.      Penegakan Hukum
Rule of Law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.Rule of Law ini merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hokum yang didalamnya terkandung wawasan sosial,gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan Negara sehingga memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologinya sendiri.Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.  [6]
Untuk merealisasikan good and clean governance diperlukan komitmen pemerintah untuk menegakkan hokum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a.       Supremasi Hukum ( Supermacy of  Law), yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan Negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hokum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
b.      Kepastian hokum ( Legal Certainty), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hokum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.
c.       Hukum yang responsive, yakni aturan-aturan hokum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan public secrara adil.
d.      Penegakan hokum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hokum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu.
e.       Independensi peradilaan , yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.[7]
3.Transparasi
Pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan public di semua tingkatan pemerintahan.Hal ini dilakukan untuk menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang dibawahnya.
Dalam pengelolaan Negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan yaitu:
a.       Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan.
b.      Kekayaan pejabat public.
c.       Penetapan  kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.
d.      Kesehatan.
e.       Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan public.
f.       Keamanan dan ketertiban
g.      Pemberian penghargaan
h.      Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.[8]
4.Responsif
Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial.etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas professional. Adapun etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.
5. Konsensus
Artinya keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui consensus. Cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa (coersive power) terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.kebijakan-kebijakan penting dan bersifat public diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait. Kebijakan individual hanya dapat dilakukan sebatas menyangkut teknis pelaksanaan kebijakan, sesuai batas kewenangannya.
6. Kesetaraa
Asas kesetaraan (equality) adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan public tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.
7. Efektivitas dan Efisiensi
Efektif dan efisien disini berarti berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk  yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Adapun asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Samakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan yang efisien.
8.Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat public dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral,maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat
9.Visi Strategis
Visi strategis  adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.[9]
UNDP mengidentifikasi lima karakteristik kepemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut.
1.Interaksi, melibatkan tiga mitra besar, yaitu pemerintah, sector swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
2.Komunikasi, terdiri dari system jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
3.Proses penguatan sendiri.
4.Dinamis.
5. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar, dan masyarakat madani.[10]

GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DAN KONTRAK SOSIAL
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni:
1.      Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPRD, mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Lembaga legislative harus mampu menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga eksekutif.
2.      Kemandirian lembaga peradilan, Peningkatan profesionalitas aparat penegak hokum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan. Akuntabilitas aparat penegak hokum dan lembaga yudikatif merupakan pilar yang menentukan dalam penegakan hokum dan keadilan.
3.      Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, Perubahan Paradigma aparatur Negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayan rakyat) harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrassi pemerintah. Akuntabilitas jajaran birokrasi akan berdampak pada naiknya akuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu sendiri. Aparatur birokrasi yang  mempunyai karakter tersebut dapat bersinergi dengan pelayanan birokrasi secara cepat, efektif, dan berkualitas.
4.      Penguatan partisipasi Masyarakat Madani (civil society). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan public mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh Negara ( pemerintah ).Masyarakat mempunyai hak atas informasi,hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Melalui lembaga-lembaga perwakilan,pers maupun dilakukan secara langsung lewat dialog-dialog terbuka dengan jajaran birokrasi bersama LSM, partai politik, maupun organisasi sosial lainnya.
5.      Peningkatan kesejahteraan  rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia.[11]

KORUPSI PENGHAMBAT UTAMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (white collar crime) atau kejahatan berdasi. Pihak yang terlibat dalam white collar crime ini merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi.korups seringkali dilakukan dengan cara-cara yag canggih, malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akutansi dan statistic.
Menurut Fockema Andreae,kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. SElanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal dari kata corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptive (korruptie). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.
Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucaapan yang menghina atau memfitnah.
Definisi korupsi dalam kamus lengkap Webster’s Third New International Dictionary adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (midalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.[12]
Definisi korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.[13]
Sebab orang melakukan korupsi sangat banyak dan beragam. Menurut Andi Hamzah,diantaranya sebagai berikut,
1.      Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negeri Dibandingkan dengan Kebutuhan yang Makin Hari Makin Meningkat. .
2.      Latar Belakang Kebudayaan atau Kultur Indonesia yang merupakan Sumber atau Sebab Meluasnya Korupsi.
3.      Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien.
4.      Modernisasi.[14]
Pada hakikatnya korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu cara. Penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, sistemis, dan terus-menerus. Penanggulangan tindakan korupsi dapat dilakukan antara lain dengan: Pertama, adanya political will dan political action dari pejabat Negara dan pimpinan lembaga pemerintah pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindak pidana korupsi. Kedua, penegakan hokum secara tegas dan berat.
 Ketiga, membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi, misalnya Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang memeriksa pengaduan pelayanan administrasi public yang buruk. Keempat, membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik good and clean governance, baik di sector pemerintah, swasta, atau organisasi kemasyarakatan. Kelima, memberikan pendidikan antikorupsi, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Keenam, gerakan agama antikorupsi, yaitu gerakan membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas antikorupsi.[15]
Upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance) dalam kerangka pengimplementasian kehendak rakyat seperti dimaksudkan Ketetapan MPR Nomor …/MPR/1998, secara normative ditempuh kebijakan untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan, yang diawali dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.[16]

 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.

Pelayanan umum atau pelayanan public adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat.
Ada beberapa alasan mengapa pelayanan public menjadi titk strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di Indonesia. Pertama, pelayanan public selama ini menjadi area di mana Negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga nonpemerintah. Kedua, pelayanan public adalah wilayah dimana berbagai aspek good and clean governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah; ketiga, pelayanan public melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan public menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi.
Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempeehitungkan elemen-elemen indicator sebagai berikut:
1.      Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya.
2.      Indikator proses (process), yaitu sesuatu yang berkaitan dengan proses pekerjaan berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
3.      Indikator produk (outputs), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
4.      Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya produk kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
5.      Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6.      Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indicator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.[17]
Birokrasi merupakan sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan public sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi mengacu pada suatu kelompok manusia atau para pekerja yang menjalankan fungsi tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Aparat birokrasi merupakan salah satu lembaga yang melalui kegiatannya untuk mencapai suatu tujuan, dan kegiatannya disebut administrasi yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi raksasa yang disebut Negara. Dalam Negara demokratis, birokrasi diharapkan dapat menjadi alat untuk menjembatani kebijakan-kebijakan administrative yang diambil oleh penguasa dengan aspirasi rakyat yang dalam hal ini hendaknya dipandang sebagai pihak yang mendelegasikan wewenang kepada penguasa itu sendiri.[18]
Birokrasi dapat menjadi sumber kekecewaan masyarakat oleh banyaknya kemungkinan penyalahgunaan wewenang aparat, korupsi, dan efek pita merah. JIka dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, birokrasi dapat menindas hak-hak asasi warga Negara. Tjokrowinoto menyatakan ada empat fungsi birokrasi, yaitu:
1)      Fungsi instrumental, yaitu menjabarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan public dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu;
2)      Fungsi politik, yaitu memberi input berupa saran, informasi, visi, dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan;
3)      Fungsi katalis public interest, yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan public dan mengintegrasikan atau menginkorporasikannya di dalam kebijaksanaan dan keputusan pemerintah;
4)      Fungsi entrepreneurial, yaitu memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan non rutin, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang idle, dan menciptakan resource mix yang optimal untuk mencapai tujuan.[19]

DAFTAR PUSTAKA

A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani, Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup),2011
Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Jakarta:Sinar Grafika,2013

Elwi Danil,KORUPSI Konsep,Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,Jakarta:Raja wali pres,2011
Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif BERWARGANEGARA, Jakarta: Erlangga,2010









[1] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.280

[2] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.281

[3] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyarakat madani,( Jakarta:Indoesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah,Kencana PRENaDa media grup,2011), hlm.198
[4] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.99
[5] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana  Media Grup,2011),hlm.200

[6] Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif BERWARGANEGARA, Jakarta: Erlangga,2010,hlm.103
[7] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.201

[8] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.202


[9] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.203-204



[10] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.61

[11] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.204-205



[12] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.3-4
[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[14] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.11

[15] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.207-208


[16] Elwi Danil,KORUPSI Konsep,Tindak Pidana, dan Pemberantasannya,Jakarta:Raja wali pres,2011,hlm.44
[17] A.Ubaedillah,Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga(Negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia, dan masyrakat madani,( Jakarta:Indonesian Center for civic education (ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Kencana Perdana Media Grup,2011),hlm.210



[18] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.107

[19] Arsyad,Jawade Hafidz,Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara),Sinar Grafika:Jakarta,2013 hlm.130


Minggu, 22 April 2018

Al-Qur'an dan Kenegaraan


BAB I
PENDAHULUAN
A.          LATAR BELAKANG
Islam merupakan agama yang paling sempurna dan paling lengkap.hal ini telah terungkap dalam Al-Qur’an surat Al-An’am:

وما من دابة في الارض ولاطئر يطير بجناحيه الا امم امثالكم,ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya,melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. (al-An’am/6:38)
Allah SWT menurunkan Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril secara berangsur-angsur,bertahap sedikit demi sedikit tidak langsung seketika.Al-Qur’an merupakan pedoman bagi kehidupan manusia,sumber dari berbagai ilmu.berbagai macam disiplin ilmu telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan jika kita menjumpai suatu permasalahan hendaknya kita kembalikan kepada Al-Qur’an.
Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman dalam hidup bermasyarakat dan bernegara,salah satunya terdapat dalam surat an-Nisa‘/4:59,yaitu:

يايهاالذين امنوا اطيعوا الله و اطيعواالرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ,ذلك خير واحسن تاءويلا

”Wahai orang-orang yang beriman ! Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Muhammad),dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.Kemudian,jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,maka kembalikanlah kepada Allah(Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya),jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya“.(an-Nisa‘/4:59)




B.RUMUSAN MASALAH
1.      Apa saja istilah-istilah untuk Negara dan pengertian Negara ?
2.      Apa saja macam-macam teori terbentuknya Negara ?
3.      Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam suatu Negara ?
4.      Apa saja tujuan Negara menurut para ahli dan perspektif Al-Qur’an?
5.      Apa saja prinsip-prinsip yang terdapat dalam bernegara?

C.     TUJUAN PENULISAN
1.      Untuk mengetahui istilah-istilah negara dan pengertian negara menurut para ahli
2.      Untuk mengetahui bermacam-macam teori terbentuknya negara
3.      Untuk mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam suatu Negara
4.      Untuk mengetahui tujuan Negara menurut para ahli maupun dari prespektif Al-Qur’an
5.      Untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam bernegara.


















BAB II
PEMBAHASAN

A.Istilah dan definisi Negara.
Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu”Staat”(bahasa Belanda dan Jerman),”State”(bahasa inggris),”Etat”(bahasa perancis).kata “staat”(state,etat)itu diambil dari bahasa Latin,yaitu “status”atau “statum ,yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.(Ubaidillah dkk,2000:31)
Negara  didalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia  diartikan sebagai:1) organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah  dan ditaati oleh rakyat ,2)kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif,mempunyai kesatuan politik,berdaulat sehinggga berhak menentukan tujuan nasionalnya.(KBBI)
Encyclopedia Americana menyebutkan, a state is a people organized for law within  a definite  territory (sebuah Negara adalah sekelompok orang  atau rakyat yang diorganisir secara hukum  dalam  wilayah (territorial) tertentu).Sementara itu,Woodrow  Wilson menulis,a state is a body  of people politically organized under one government with sovereign character (sebuah Negara adalah badan  (yang mewadahi) rakyat,yang  politik diorganisir di bawah satu pemerintahan dengan karakteristik yang kuat).(Ubaidillah dkk,2011:49-50)
1. Pengertian Negara menurut para ahli:
a. Roger H.Soltau
“Negara adalah alat agency atau wewenang/authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat”(The state is an agency or authority managing or controlling these( common ) affairs on behalf of and in the name of the community).
b. Harold J.Laski
“Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.Masyarakat merupakan Negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi –asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat”(The state is a society which is in integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together for the satisfaction of their mutual wants.Such a society is a state when the way of life to which bots individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all).
c. Max Weber
“Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah” (The state is a human society that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory).
d. Robert M.Mac Iver
“Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system hokum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa” (The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains  within a community territorially demarcated the external conditions of order).
e. Miriam Budiardjo
“Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah. (Kusnardi, Saragih, 2000:55-57)
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik ,ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari  kehidupan bersama itu.(Ubaidillah dkk,2000:33)
Jadi,sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat  dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah.(Budiardjo,1978:39-40)
2 Istilah Negara di dalam Al-Qur’an.
Di dalam Al-Qur’an makna Negara mengacu pada beberapa istilah yaitu, (al-balad ) dengan perubahan-perubahan bentuk tashrif (pola kata)dari bentuk tunggal(mufrod)ke dalam bentuk jamak seperti (al-bilaad),atau kedalam bentuk muannats(feminime)seperti (baldah).Al-Qur’an pun menggunakan istilah (al-qaryah) dalam bentuk tunggal (mufrod) dan( al-qura) dalam bentuk jamak.Demikian juga dengan istilah (ad-dar) dalam bentuk tunggal(mufrod) dan (ad-diyar)dalam bentuk jamak.(Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Qur’an,2011:47)
Di dalam Sejarah Peradaban Islam dikenal dengan istilah (daulah) yang berarti Negara.daulah secara bahasa berarti nama untuk semua benda yang berputar atau bergilir dengan sendirinya.Di dalam Al-Qur’an terdapat satu kata yang akar katanya sama dengan istilah daulah ,yaitu perkataan daulah yang berarti berputar atau beredar seperti tergambar pada ayat berikut:
كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم

“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.(Q.S.al-Hasyr/59:7)
Istilah lain yang berakar kata yang sama dengan perkataan daulah adalah kata kerja (nudaawilu) yang berarti kami pergilirkan sebagaimana tergambar dengan jelas pada ayat Al-qur’an berikut:

ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لايحب الظلمين

“Jika kamu(Pada perang uhud) mendapat luka,maka mereka pun (pada perang badar)mendapat luka yang serupa .Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu,Kami pergilirkan  di antara manusia (agar merekamendapat pelajaran),dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir)dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada.Dan Allah tidak menyukai  orang-orang zalim”.(Q.S Ali Imran/3:140)(Lajnah pentahsihan Al-Qur’an,2011:48-49)
Muhammad  ‘Izzat  Darwazzah ketika mengelompokkan ayat-ayat  yang berkaitan dengan kenegaraan menyimpulkan bahwa Al-Qur’an tidak menegaskan bentuk Negara dan system pemerintahan tertentu.Al-Qur’an hanya mengisyaratkan bahwa salah satu kewajiban kaum muslim adalah mendirikan Negara dan menetapkan kepala Negara yang akan memimpin Negara tersebut untuk mencapai tujuan.(Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an,2011:50)
B. Teori-teori Terbentuknya Negara
1. Teori Kontrak Sosial.
Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat  beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat.Untuk menjelaskan teori asal-mula Negara yang didasarkan atas perjanjian masyarakat atau kontrak sosial,perlu dipaparkan sekilas trio sarjana Barat yang amat berpengaruh dalam pemikiran politik tentang Negara,yaitu Hobbes,Locke dan Rousseau.Teori ini secara umum mengemukakan bahwa Negara didirikan sialatas dasar kesepakatan para anggota masyarakat.Mereka kemudian menyerahkan hak-hak yang dimilikinya baik sebagian maupun keseluruhan untuk diatur oleh Negara.(Iwan Satriawan,2016:48)

2.Teori Ketuhanan.
Teori ini juga dikenal sebagai doktrin teokratis tentang asal mula negara.Teori ini pun bersifat universal.Ia ditemukan baik di dunia Timur maupun di dunia Barat,baik dalam teori maupun dalam praktek.(Erwin ,2013:40)

3.Teori  Kekuatan.
Teori kekuatan dapat disimpulkan sebagai berikut. Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat  terhadap kelompok yang lemah.Negara terbentuk dengan penaklukan dan penundukan .Dengan penaklukan dan penundukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah,dimulailah proses pembentukan negara.(Erwin,2013:42)

4. Teori Patriarkhal dan Teori Matriarkhal.
Teori ini menerangkan bahwa Negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar kemudian bersatu membentuk Negara. Adakalanya garis kekeluargaan berdasarkan garis ayah (pathriarkhal) dan adakalanya garis ibu (mathriarkhal). Teori ini juga disebut sebagai teori perkembangan suku. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah (kekeluargaan) berkembang menjadi suatu suku (tribe) lalu berkembang lagi sehingga membentuk suatu negara.

5. Teori Organis.
Konsepsi organis tentang hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam.Negara dianggap atau dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. (Erwin, 2013:42)

6.Teori Daluwarsa.
Menurut eksponen-eksponen teori daluwarsa, raja bertahta bukan karena  jure divino   (kekuasaan berdasar-kan hak-hak ketuhanan),tetapi berdasarkan kebiasaan, jure consuetudinario.Raja dan organisasinya yaitu negara kerajaan timbul karena adanya milik yang sudah lama, yang kemudian menghadirkan hak milik. Raja bertahta karena hak milik itu yang didasarkan atas hukum kebiasaan.

7. Teori Alamiah.
Teori alamiah (natural theory) tentang asal mula negara pertama-tama dikemukakan oleh Aristoteles.Baginya negara adalah ciptaan alam.Kodrat manusia membenarkan adanya negara, karena manusia pertama-tama adalah makhluk politik (zoon politicon) dan baru kemudian makhluk sosial.Karena kodrat itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. (Erwin,2013:46)

8.Teori Idealistis.
Teori idealistis memandang negara sebagai kesatuan yang mistis yang bersifat supranatural.Negara memiliki hakikiat-hakikat tersendiri yang terlepas dari komponen-komponennya.Ia bukan ciptaan mekanistis atau yang dibuat-buat saja,tetapi suatu kesatuan ideal yang melambangkan manusia dalam bentuknya yang megah dan sempurna.(Erwin,2013:47)

9. Teori Historis.
 Saripati teori historis atau teori evolusionistis atau gradualistic theory ini ialah bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia.(Erwin,2013:47)

C.Unsur-unsur Negara.
Unsur-unsur Negara terbagi menjadi dua:
1.      unsur/syarat secara kenyataan/fakta (de facto)
meliputi  Penduduk/ Rakyat,Wilayah dan Pemeritah yang berdaulat.
a.       Penduduk/Rakyat
Dengan penduduk suatu Negara dimaksudkan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah Negara.secara sosiologis mereka lazim disebut”Rakyat”dari Negara itu.Rakyat dalam hubungan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.Ditinjau dari segi hukum ,rakyat merupakan warga Negara suatu Negara.Warga Negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan sesuatu Negara tertentu.(Ubaidillah dkk,2011:50)
Kedudukan Warga Negara:
1)      Status Positif
Status positif seorang warga Negara ialah member hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif daripada Negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan, dan sebagainya
2)      Status Negatif
Status seorang warga Negara akan membei jaminan kepadanya bahwa Negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya.
3)      Status Aktif
Status aktif  memberi  hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan.
4)      Status Pasif
Status pasif ini merupakan kewajiban bagi   setiap warga negaranya untuk mentaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya. (Bolo dkk, 2012: 109-110)
Unsur rakyat adalah unsur yang terutama dari terbentuknya suatu Negara dibandingkan dengan ketiga unsure lainnya.karena bagaimana akan terbentuk suatu Negara kalau tidak ada rakyat yang akan membentuk hukum Negara dan sekaligus yang akan menjadi objek dari hukum Negara tersebut.  (Erwin, 2013  :59)
b. Wilayah
Wilayah yang dimaksudkan disini bukan hanya wilayah geografis atau wilayah dalam arti sempit,tetapi terutama wilayah dalam arti hukum atau wilayah dalam arti yang luas.Wilayah hukum atau wilayah dalam arti luas ini merupakan  wilayah di atas mana dilaksanakan yurisdiksi Negara dan meliputi baik wilayah geografis maupun udara  di atas wilayah itu sampai tinggi yang tak terbatas(menurut asas usque ad coelum) dan laut di sekitar pantai Negara itu,yaitu apa yang disebut “laut territorial”.Dalam batas-batas wilayah dalam arti yang luas ini Negara  menjalankan “kedaulatan teritorialnya”. (Ubaidillah dkk, 2011:52)
Dari penampakannya secara fisik,wilayah suatu Negara itu merupakan ruang yang meliputi  wilayah daratan,wilayah perairan dan wilayah udara serta pada batas-batas tertentu termasuk juga wilayah antariiksa.Wilayah daratan adalah seluruh wilayah permukaan tanah yang tampak muncul  diatas wilayah perairan.Wilayah perairan adalah ruang perairan yang berada pada perairan pedalaman ,laut territorial,zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif suatu Negara.Sementara wilayah udara adalah ruang udara yang berada diatas permukaan daratan ataupun perairan suatu Negara sampai sejauh 110 (seratus sepuluh) kilometer dari permukaan daratan atau perairan suatu Negara tersebut.Dan yang terakhir wilayah antariksa adalah ruang kedap udara diatas wilayah udara suatu Negara(110 km) sampai dengan ketinggian 33.761 kilometer yang diukur dari permukaan wilayah  daratan ataupun perairan dari Negara yang bersangkutan.(Erwin, 2013:60)
Sesuatu kesatuan politik untuk menjadi Negara harus memenuhi syarat fisik(materil),yaitu suatu wilayah yang luasnya ditentukan oleh perbatasan-perbatasannya,yang biasanya ditentukan oleh perbatasan-perbatasannya,yang biasanya ditentukan dalam suatu perjanjian.perjanjian yang dibuat dua Negara atau lebih disebut perjanjian antarnegara(perjanjian internasional)Perjanjian internasional yang dibuat antara dua Negara disebut perjanjian bilateral(bi=dua);perjanjian yang dibuat antara banyak Negara disebut perjanjian multilateral (multi=banyak ).
c.Pemerintah
Pemerintah merupakan alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.pemerintah harus diartikan luas yang mencakup semua badan-badan Negara .Suatu hal yang penting ialah bahwa pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya karena pada hakikatnya pemerintah merupakan pembawa suara dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil. (Bolo dkk, 2012: 112)
Menurut Utrect, jika ditinjau dari pertanggungjawaban kekuasaan, maka pemeritahan itu mempunyai tiga pengertian yakni:
1.Pemerintah dalam pengertian yang luas,yang dimaksud pemerintah disini  adalah keseluruhan badan-badan kenegaraan yang bertugas menjalankan kekuasaan Negara,termasuk didalamnya badan yang membuat undang-undang,badan yang menjalankan undang-undang,dan badan yang bertugas mengadili pelaksanaan undang-undang .
2.Pemerintah dalam pengertian yang sempit,yang dimaksud pemerintah disini adalah seluruh aparat yang bertugas melaksanakan pemerintahan sehari-hari.jadi dalam hal ini adalah keseluruhan anggota eksekutif atau cabinet.Misalnya,di Indonesia yang dimaksud anggota eksekutif adalah cabinet presidensial Indonesia seperti presiden,wakil presiden dan menteri-menterinya.
3. Pemerintah dalam artian lebih sempit, yang dimaksud pemerintah di sini adalah penanggung jawab tertinggi dari pelaksana pemerintahan sehari-hari .Jadi dalam hal ini adalah kepala pemerintahanatau pimpinan kabinet. (Pakpahan, 2016:3)

2.      Unsur/syarat secara hukum/yuridis (de jure)
Sebagai suatu masyarakat baru dapat diakui sebagai  suatu masyarakat politik di dunia internasional setelah adanya pengakuan dari Negara-negara lain atas berdirinya Negara tersebut.Jadi haruslah terlebih dahulu ada pengakuan dari Negara lain,barulah Negara tersebut  dapat memperoleh hak sebagai Negara dalam dunia pergaulan internasional.(Erwin,2013:60)

D.TUJUAN NEGARA
1. Tujuan Negara menurut para ahli:

SHANG YANG
Tujuan Negara menurut Shang Yang ialah membentuk kekuasaan.Untuk pembentukan kekuasaan ini ia mengadakan perbedaan tajam antara Negara dengan rakyat.
“A weak people means a stong state and a strong means a weak people therefore a country, wich has the right way, ii concerned with weakening the peopldiartikan pemerintaje”.

MACHIAVELLI
Dalam bukunya II Principle diartikan pemerintahan itu sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan itu.

DANTE
Dante mempunyai cita-cita tentang tujuan Negara bahwa seluruh Negara-negara di dunia itu menjadi satu kekuasaan seorang raja. (Muh Kusnardi, Bintan R Saragih,2000:73-75)

Menurut Roger H.Sultau tujuan Negara ialah memungkinkan rakyatnya”berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin “(The freest possible development and creative self-expression of its members).Dan menurut Harold J.Laski:”menciptakan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal” (creation of those condition under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desire).(Ubaidillah dkk,2000:54)
Dalam pandangan Ibnu Arabi, keberadaan Negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi  pihak-pihak asing.Dalam ajaran teokratis yang diwakili oleh Aquinas,tujuan diadakannya Negara adalah untuk mencapai kehidupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan.sedangkan menurut pandangan Plato,Tujuan diadakannya Negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial.(Erwin,2013:68)
Tujuan Negara dalam pengertian umum:
a. Untuk menanamkan kedaulatan pemerintah, kalau kedaulatan sudah tertanam, maka berupaya;
b. Untuk menyelenggarakan ketertiban umum, jika ketertiban sudah tercipta, maka tujuan berikutnya adalah:  
 c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial. (Erwin,2013:67)
2. Tujuan Negara Menurut prespektif Al-Qur’an:

a) Mengembangkan kehidupan beragama
Tujuan Negara yang berkenaan dengan mengembangkan kehidupan beragama tersebut, menurut al-Mawardi, pemikir politik Islam abad 11 Masehi, merupakan estafet dari tugas pokok kenabian dan kerasulan sebagaimana tergambar pada pernyataan beliau sebagai berikut:
Imamah, kepemimpinan politik merupakan essensi khalifatun nubuwwah, estafet kepemimpinan propetik (Nabi Muhamad Saw.) dalam memelihara agama dan mengelola kehidupan dunia.Menegakkan imamah dan menyerahkannya kepada orang yang berkompeten di antara umat merupakan kewajiban agama secara ijma’. (Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2013: 51)
1).Mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme (kemusyrikan) menuju monoteisme (tauhid)
Hal ini tersurat pada ayat-ayat Al-Qur’an berikut:

والى عاد اخاهم هودا قال يقوم اعبدواالله مالكم من اله غيره ان انتم ا لامفترون .يقوم لااسئلكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون

“Dan kepada kaum ‘Ad (kami utus) saudara mereka, Hud. Dia berkata,”Wahai kaumku! Sembahlah Allah. tidak ada Tuhan bagimu selain Dia.(Selama ini)kamu hanyalah mengada-ada.Wahai kaumku!Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas (seruanku)ini.Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku.Tidakkah kamu mengerti?”(Hud/11:50-51)

Integrasi kenabian, kerasulan, hikmah, dan kerajaan pada diri seorang hamba Allah tidak dianugerahkan kepada seluruh nabi dan rasul, tetapi spirit integrasi tersebut menjadi filosofi konsep kenegaraan dalam Al-Qur’an. Oleh sebab itu, tujuan kerasulun menjadi tujuan Negara. Sebaliknya, tujuan Negara merupakan tujuan diutusnya nabi dan rasul. (Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2013:58)
2).Melindungi kebebasan beragama
Kebebasan beragama adlah kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya.kebebasan beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan beragama.Dalam konteks inilah, Al-qur’an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk islam sebagaimana ditegaskan di dalam Surah al-Baqarah/2:256 di bawah ini:

لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقداستمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها والله سميع عليم

“Tidak ada paksaan dalam(menganut) agama (islam),sesungguhnya telah jelas(perbedaan)antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah,maka sungguh,dia telah berpegang (teguh)pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.Allah Maha Mendengar,Maha Mengetahui”.(al-Baqarah/2:256)(Lajnah Pentashihan Al-Qur’an,2013:58)

3).Membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar.

Bimbingan masyarakat islam yang bersifat internal umat adalah memberikan bimbingan,arahan,dan orientasi keislaman agar umat tidak hanya mengetahui agama,tetapi juga mengamalkan agama dengan mewujudkan kesalehan individu dan kesalehan sosial yang terintegrasi secara simfoni.Sementar itu,dimensi eksternal bimbingan beragama bagi umat islam adalah bimbingan,arahan,dan orientasi kehidupan beragama yang menghormati agama-agama lain secara wajar berbanding lurus dengan larangan Al-Qur’an untuk menodai suatu agama dan simbol-simbol keagamaan.
  الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوة  ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز
  
“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampong halamannya tanpa alas an yang benar, hanya Karena mereka berkata,”Tuhan kami ialah Allah.”Seandainya Allah tidak menolak( keganasan )sebagian manusia dengan sebagian yang lain,tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani,gereja-gereja,rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid,yang didalamnya banyak disebut nama Allah.Allah pasti akan menolong orang yang menolong(agama)-Nya.Sungguh,Allah Maha kuat,Mahaperkasa”.(al-Hajj/22:40)(Lajnah Pentashihan Al-Qur’an,2013:60-61)

b). Melindungi Segenap bangsa (warga negara).
Asy-Syatibi merumuskan prinsip melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan lima pilar himayat(perlindungan).Kelima pilar perlindungan tersebut merupakan tujuan syariat Islam yang juga merupakan salah satu tujuan negara.Adapun kelima pilar itu selengkapnya dinamakan dengan al-kulliyatul-khams (five universals),yaitu:himayatud-din (memelihara agama), himayatun-nafs (melindungi jiwa), himayatul-‘aql(memelihara akal/kecerdasan/intelek) ,himayatun-nasl (memelihara keturunan), himayatul-amwal(melindungi hak milik/harta/property). (Lajnah Pentashihan Al-qur’an, 2013:63-64)
1).Mencegah dan menindak human trafficking (penjualan manusia).
Tujuan negara yang berkenaan dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara mengharuskan negara yang memiliki kekuasaan yang penuh(full power),alat negara seperti tentara dan kepolisian,lembaga negara,dan kepala negara yang tegas dan berani,benar-benar menghormati manusia dan memuliakannya sebagaimana Allah menghormati manusia dan memuliakannya.(Lajnah Pentashihan Al-Qur’an,2013:64)
a.       Allah menciptakan manusia dan memuliakannya.
Ayat Al-qur’an yang menjelaskan bahwa Allah memuliakan manusia:
ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويمز

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.(at-Tin/95:4)
 ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

“Dan sungguh,Kami telah memuliakan anak cucu Adam,dan Kami angkut mereka di darat dan di laut,dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan merekadi atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.(al-Isra’/17:70) (Lajnah Pentashihan Al-Qur’an,2013:65)

b.      Allah menciptakan manusia dan melarang membunuhnya.

من اجل ذلك,كتبنا على بني اسراء يل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا  ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا  ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum)bagi Bani Israil,bahwa barang siapa membunuh seseorang,bukan karena orang itu membunuh orang lain,atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi,maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.Barangsiapa memelihara kehidupan manusia ,maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.Sesungguhnya Rasul kami telah dati.ng kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas.Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.(al-Maidah/5:32) (Lajnah Pentashihan Al-Qur’an,2013:66)

c.       Allah memuliakan manusia dan melarang menjualnya.

قل تتعالوااتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربواالفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلواالنفس التي حرم الله الا بالحق ذلكموصكم به لعلكم تعقلون

“Katakanlah (Muhammad),”Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu.Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun berbuat baik kepada ibu bapak,janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin.Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka;janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji,baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi,janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alas an yang benar.Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”. (al-An’am / 6:  151) (Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2013: 67)
2).Mencegah dan menindak pelaku aborsi

Langkah-langkah strategis dalam mencegah tindakan aborsi di kalangan remaja dan ibu-ibu muda: (Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2013: 75-79)
a.       Menghapuskan tayangan media massa, cetak maupun elektronik, yang mendekati perzinaan.
Al-Qur’an menegaskan:

ولاتقربواالزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”(al-Isra’/17:32)

b.      Menyadarkan kaum perempuan muslimah yang sudah dewasa untuk berpakaian yang menutup aurat.
Allah berfirman:


“Wahai Nabi!  Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin,”Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.”Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu.Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(al-Ahzab  /33:59)

c.       Melaksanakan undang-undang tentang pornografi dengan konsisten.
d.      Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan agama di kalangan remaja dan ibu-ibu muda.
e.       Meningkatkan kesadaran remaja dan ibu-ibu muda bahwa tindakan aborsi itu kejahatan kemanusiaan,tindakan biadab dan pembunuhan terhadap janin.
f.       Menyadarkan para dokter ahli kandungan, bidan, petugas  kesehatan, dan dukun untuk tidak mencoba membantu siapa pun di antara perempuan yang hendak menggugurkan kandungan.
Membantu tindakan Aborsi, menurut Al-Qur’an, sama dengan melakukannya.

وتعاونواعلى البر والتوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقواالله ان الله شديد العقاب

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.Bertakwalah kepada Allah ,sungguh,Allah sangat berat siksa-Nya”.(al-Ma’idah/5:2)

g.      Menyadarkan para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum agar memiliki kemantapan sikap,keteguhan hati,dan integritas moral dalam menegakkan hukum bagi pelaku tindakan aborsi,serta menindak tegas penegak hukum yang bermain mata dengan para pelaku kejahatan.

c).Memajukan kesejahteraan umum.
Tujuan ini tersirat pada ayat Al-Qur’an berikut ini:

و الى ثمود اخاهم صلحا قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب


“Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata,”Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia.Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya.Sesungguhnya Tuhanku sangaat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”(Hud/11:61) (Lajnah Pentashihan Al-Qur’an 2013: 79-80)

d) .Mencerdaskan kehidupan bangsa
Al-Qur’an menjelaskan bahwa tanggung jawab Rasulullah saw.dalam mendidik umat manusia tercakup pada kandungan ayat Al-Qur’an berikut:

كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم ايتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكو نوا تعلمون

“Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui”. (al- Baqarah / 2:151) (Lajnah Pantashihan Al-Qur’an, 2013:88-89)

e). Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Al-Qur’an adalah kitab suci yang sangat menekankan agar kaum muslim menjadi umat yang cinta damai,bahkan menjadi pejuang perdamaian;namun Al-Qur’an pun di dalam surah al-Hajj/22 ayat 39-40 membolehkan kaum muslim untuk memerangi siapa saja yang tidak memiliki niat baik untuk berdamai (Lajnah Pentahsihan Al-Qur’an,2011:50-91)


E.PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA

A.Amanah.

Dalam urusan pemeritahan atau negara, telah diterangkan pada surah Yusuf/12:54-56)

وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين .قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم.وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوامنها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين

“Dan raja berkata,”Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku.”Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap dengan dia (Yusuf), dia (raja) berkata,”Sesungguhnya kamu (mulia) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.”Dia (Yusuf) berkata,”Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”Dan demikianlah Kami member kedudukan kepada Yusuf di negeri ini (Mesir); untuk tinggal dimana saja yang dia kehendaki.Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik”. (Yusuf/12:54-56) (Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2013: 107-108)

B.Keadilan.
Dalam konteks kenegaraan, lembaga-lembaga peradilan ditegakkan.suksesnya suatu kepemimpinan bergantung pada sejauh mana seseorang mampu bertindak adil dalam memutuskan perkara,sejak kepemimpinan yang paling rendah sampai yang paling tinggi.

Sifat adil bukan hanya berkaitan dengan masalah muamalah,seperti masalah hukum,politik,dan kenegaraan,tetapi juga urusan individu,keluarga,sosial kemasyarakatan dan kenegaraan karena keadilan ini pun yang lebih dekat pada takwa,sebagaimana dalam firman-Nya:

يايها الذين امنو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقربوا للتقوى والتقواالله ان الله خبير بماتعملون

“Wahai orang-orang yang beriman!Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah,(ketika) menjadi saksi dengan adil.Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil.Berlaku adillah.karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.Dan bertakwalah kepada Allah,sungguh,Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.(al-Ma’idah/5:8)(Lajnah Pentashihan Al-Qur’an,2013:114-115)

C.Musyawarah

فبما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka.Sekiramya engkau bersikap keras dan berhati kasar,tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka,dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian,apabila engkau telah membulatkan tekad,maka bertakwalah kepada  Allah.Sungguh,Allah mencintai orang yang bertawakal”.(Ali Imran/3:159)

Dalam Al-Qur’an dan terjemahannya  Kementerian Agama,dijelaskan maksud ayat 159 Surah Ali-Imran/3 adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya,seperti urusan didiskusikan secara matang.Maka dalam surah asy-Syura/42:38,Allah makin memperkuat kedudukan mustawarah sebagai berikut:

والذين استجابوا لربهم واقاموالصلاة وامرهم شورى بينهم وممارزقناهم ينفقون

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. (asy-Syura   /42: 38)

Dua keterangan Al-Qur’an yang secara eksplisit menyuruh kaum muslim bermusyawarah adalah juga perwujudan ijtihad kolektif diantara warga negara dengan pemerintah dalam rangka mencari kebijaka-kebijakan negara dalam mengarahkan pembangunan negara yang didasari oleh   ”pertanggungjawaban moral setiap individu yang terlibat”. Oleh sebab itu, setiap keputusan musyawarah merupakan “amanah” yang diberikan oleh sejumlah orang untuk melaksanakan setiap kebijakan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut. Ini berarti bahwa pemerintah (wulatul-umur dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus selalu dilandasi oleh sikap amanah dan adalah untuk merealisasikan hasil musyawarah. Dari konsep ini, muncul Ahlul-Halli wal –Aqdi (sekelompok orang yang membuat UU, semacam MPR dan DPR di Indonesia) .  Lembaga inilah yang akhirnya menjadi lembaga legislative pada abad modern sekarang. (Lajnah Pentashihan, 2013: 123-124)

D.Persamaan (Musawah).

Az-Zuhaili dalam karyanya, Tafsir al-munir, menjelaskan: ”Islam adalah agama(yang mengajarkan) al-musawah (kesaman). Maka tidak ada perbedaan dalam sestem  islam antara orang mulia dengan orang lemah, kaya dan fakir, kepala dan yang dikepalai dan tidak ada perbedaan dalam urusan-urusan kemasyarakatan dan strata sosial.Semuanya adalah sama dalam majelis, muamalah, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban. (Lajnah Pentashihan, 2013:130)

E.Kerjasama/Tolong-Menolong (Ta’awun).

Ibnu Taimiyah memberikan ulasan yang amat mendalam tentang penting ta’awun dalam kehidupan, baik individu maupun kelompok, sebagaimana beliau ungkapkan dalam Majmu’ Fatwa, sebagai berikut:

وكل بنى ادم لا تتم مصلحتهم لافى الدنيا ولا فى الاخرة الا بالاجتماع والتعاون والتناصر ,فالتعاون على جلب نافعهم ,والتناصر لدفع مضارهم  ...

“Setiap manusia kemaslahatan dunia dan akhiratnya tidak akan sempurna kecuali adanya kesepakatan tolong-menolong, dan saling membantu.Tolong-menolong dalam menarik kemaslahatan dan bantu membantu dalam menolak kemudharatan….” (Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2013: 136-137)
























BAB III
PENUTUP

1.KESIMPULAN
Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat  dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah.Istilah Negara di dalam Al-Qur’an menggunakan lafadz al-balad,al-qaryah,ad-dar,daulah.
Macam-macam teori terbentuknya Negara yaitu teori kontrak sosial.teori ketuhanan,teori kekuatan,teori patriarchal dan teori mathriarkhal,teori organis,teori daluwarsa,teori alamiah,teori idealistis,teori historis,.kesemua itu membenarkan adanya kekuasaan Negara.untuk membenarkan adanya kekuasaan Negara biasanya dicari ajaran-ajaran mengenai arti daripada Negara dan kemudian dihubungkan dengan tujuannya.
Unsur-unsur Negara terbagi menjadi dua yaitu unsur secara de facto, Penduduk/Rakyat, wilayah, pemerintah dan unsur secara de jure, pengakuan dari Negara lain.
Negara secara umum bertujuan untuk menanamkan/mengupayakan kedaulatan pemerintah menyelenggarakan ketertiban umum, mencapai kesejahteraan sosial.tujuan Negara Indonesia telah diterangkan dalam Al-Qur’an
Prinsip-prinsip bernegara telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an yaitu amanah, keadilan, musyawarah, kesamaan, kerjasama/tolong-menolong.

2. SARAN SARAN

Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan makalah ini.namun,kami yakin masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan dalam penulisan makalah ini baik dalam system penulisan,pemilihan kata,penggunaan bahasa,pembahasan maupun yang lainnya.untuk itu kami memohon maaf sebesar-besarnya.kami mengaharap sangat kritik dan saran pembaca sekalian agar kami dapat memperbaikinya.atas pemberian kritik dan sarannya kami haturkan terimakasih.



DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo,Miriam.1984.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta:Gramedia
Ubaidillah,A.2000.Pendidikan Kewarganegaraan :Demokrasi,HAM& Masyarakat Madani.Jakarta:IAIN Pres
Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an.2011.Al-Qur’an dan kenegaraan.Jakarta:Badan Litbang dan diklat kementrian agama RI
Koesnardi,Saragih.Bintan R.2000.Ilmu Negara.Jakarta:Radar Jaya Pratama
Satriawan,Iwan.2016.ilmu Negara.Jakarta:Rajawali Pres